HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa:

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Setiap Orang berhak:
   • Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
   • Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
   • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
   • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 5 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa:

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan Keberatan:

Untuk mengajukan keberatan, Anda dapat mengunjungi tautan berikut: Pengajuan Keberatan

Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi:

Langkah 1: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online;

Langkah 2: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung

• Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
• Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
• Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
• Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
• Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
• Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

Langkah 3: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis

• Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
• Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
• Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
• Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
• Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

Langkah 4: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online

• Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online dapat dikirim ke email: [email protected]